Tim Kunker Komisi V DPR RI bertukar cenderamata dengan Gubernur Sulsel. Foto: Sofyan/SF

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie memastikan, pihaknya akan memperhatikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah pembangunan seperti beberapa ruas jalan baru, pengembangan di beberapa wilayah, dan permasalahan sumber air baku ini menjadi perhatian untuk Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti ke depan di dalam rapat-rapat dengan mitra kerja.

Permasalahan pembangunan Kereta Api (KA) Makassar-Parepare yang menemui sejumlah kendala juga menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Syarif menilai, progres pembangunan sudah cukup baik. Namun memang ada sejumlah masyarakat yang menolak besaran ganti rugi atas lahan yang terpakai jalur KA. Permasalahan ini pun perlu ditangani oleh kementerian dan lembaga lintas sektor.

“Walaupun itu lintas sektor, tentu kita akan bicarakan dengan Menteri Keuangan, BPN, LMAN, sehingga ini kira-kira memungkinkan tidak nilai yang disampaikan masyarakat itu toleransinya tidak melanggar ketentuan yang ada,” kata Syarief usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bertemu dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Makassar, Sulsel, Rabu (18/12/2019). Turut hadir mitra kerja Komisi V DPR RI seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BASARNAS, dan pihak terkait lainnya.

Permasalahan ini pun sebelumnya terungkap dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi V DPR RI dengan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, masyarakat berharap tim appraisal mengkaji besaran nilai ganti rugi. Pasalnya, menurut Syarif, permasalahan mengenai pembebasan lahan memang tidak mudah. Namun politisi Partai NasDem itu berharap, permasalahan ini tidak menghambat pembangunan KA pertama di Sulawesi itu.

“Kita jugakan negara yang patuh terhadap hukum, artinya bisa saja itu dianggap penghambat pembangunan. Tapi kan kita harus lihat di lapangan faktor-faktor lain. Tetapi saya lihat progressnya sudah cukup baik. Sudah ada penyelesaian tanah sekitar 50 titik yang sudah diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan. Juga sedang berlangsung pembayarannya dan masyarakat sudah berbondong-bondong, artinya sudah ada penerimaan terbuka dari masyarakat untuk mensukseskan pembangunan perkeretaapian,” imbuh Syarif.

Legislator dapil Kalimantan Barat itu memastikan, berbagai permasalahan itu akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Menurutnya, hal yang wajar jika dalam pembangunan ada rintangan-rintangan kecil, namun bukan berarti menjadi penghambat. Ia juga berharap, pembangunan KA jalur Parepare-Barru pada tahun 2020 selesai. Baru kemudian pembangunan dapat dilanjutkan ke Makassar, dan selesai pada tahun 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memaparkan sejumlah progres pembangunan infrastruktur di Sulsel, salah satunya kondisi irigasi dan waduk yang ada di 24 kabupaten kota se-Sulsel. Menurutnya, kebutuhan waduk dan bendungan di Sulsel baru terpenuhi sekitar 11 persen dari total kebutuhan pertanian Sulsel. Kondisi jalan nasional khususnya di wilayah selatan Sulsel juga membutuhkan pelebaran jalur dimulai dari Kota Makassar hingga Kabupaten Sinjai.

“Jalan nasional di bagian selatan Sulawesi Selatan ini betul-betul menjadi prioritas kami,” tutur Nurdin. Pasalnya, di wilayah selatan Sulsel itu, kata Nurdin, terdapat destinasi pariwisata, salah satunya Pantai Bira di Bulukumba, yang menawarkan pemandangan indah dan membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur jalan.

Hal lainnya, Pemprov Sulsel juga fokus membangun daerah terisolir di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel. Salah satunya Kecamatan Seko di Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya memakan waktu tempuh hingga tiga hari dan hanya dapat diakses oleh kendaraan roda dua. Pada September 2019 dengan proses pengerasan jalan yang telah rampung, jalur ini dapat ditempuh dalam waktu tiga jam dengan kendaraan roda empat. (sf)